BERANDA INDONESIA YANG KUMUH
Gemah ripah loh ji nawi, panggilan kebanggaan NKRI yang disebut-sebut sebagai negara kaya dengan sumber daya melimpah ruah. Negara kepulauan yang menyerupai bandul zamrud di tengah-tengah bentangan kalung khatulistiwa. Lalu ke manakah larinya semua kekayaan yang katanya tiada habis itu, jika masih banyak masyarakat dengan ‘cap’ WNI yang hidup terkatung-katung di wilayah perbatasan?
Wilayah perbatasan negeri yang laksana beranda dari rumah tercinta Indonesia justru lebih sering tampak seperti gudang. Wilayah yang jauh dan terpencil karena ketiadaan sarana transportasi, gelap karena ketiadaan listrik, terisolir karena ketiadaan jaringan komunikasi, serta lusuh dan kumuh karena tak tersentuh pembangunan.. Alangkah lucunya bila pemerintah masih bisa menggembar-gemborkan semangat cinta tanah air pada masyarakat di sana, yang bahkan mungkin merasa dianggap keberadaannya saja tidak. Menjadi benarlah bila kemudian mereka mencemooh pemerintah sambil mengutip sebuah pernyataan ‘alangkah lucunya negeri ini’.
Problematika wilayah perbatasan bukan merupakan merupakan isu kemarin sore. Tapi betapa ironisnya bila kemudian kasus video panas Ariel Peterpan lah yang sampai di prioritas teratas meja sidang legislatif. Memang sepertinya pemerintah negara ini tidak pernah belajar dari pengalaman. Setelah Sipadan dan Ligitan dicaplok tetangga, mau menunggu sampai seberapa ‘langsing’ wilayah negeri ini, bila permasalahan kompleks seperti wilayah perbatasan selalu dikesampingkan.
Salah satu wilayah perbatasan negeri di Kalimantan Barat saja misalnya, kondisinya begitu memprihatinkan. Ketiadaan akses jalan membuat enam dusun di wilayah perbatasan dengan Malaysia itu mesti ditempuh selama 8 jam mengunakan sampan motor dengan ongkos 1,5 juta rupiah sekali jalan. Angka yang fantastis memang, tapi bahkan itu saja tidak mampu memperbaiki taraf hidup masyarakatnya yang luput dari pandangan pemerintah. Anak-anak dusun mesti 1 jam berjalan kaki menuju sekolah tua yang tidak layak dengan guru amat terbatas.
Lalu masih layakkah wacana kenaikan gaji pejabat yang notabene sudah jauh di atas rata-rata pendapatan penduduk Indonesia, bila dibandingkan gaji guru di wilayah serba terbatas ini yang bahkan mencapai angka 1 juta pun tidak? “Kalau mempertimbangkan materi sih mending di sebelah (Malaysia), Mas; aksesnya gampang, fasilitas sekolah lengkap, kesejahteraan sebagai guru juga terjamin,”ujar salah satu staf pengajar kepada reporter salah satu stasiun televisi swasta saat diwawancarai. Dapat dibayangkan, betapa sukarnya bekerja dalam kondisi seperti itu dibandingkan dengan kebanyakan pejabat yang hanya bermodal kuasa tapi tak pernah berhenti minta naik gaji.
Jika warga Jakarta dengan segala kelengkapan fasilitas saja masih teriak-teriak saat jatah subsidi BBM dikurangi, lalu bagaimana dengan warga wilayah ini yang untuk mengoperasikan jasa sampan motor saja mesti modal hutang pinjam. Mereka yang makan hanya dengan mengandalkan hasil alam yang makin tidak bersahabat. Bahkan untuk sesekali makan bergizi saja mesti menunggu kiriman uang dari keluarga yang bekerja di negeri tetangga karena negeri sendiri nampaknya sudah tak mampu lagi menyediakan lapangan kerja, itu pun mereka mesti membeli makanan lagi di negeri tetangga.
Tapi toh mereka masih punya kelebihan. Dibanding dengan Bang Gayus yang mesti repot-repot beli rambut palsu, kacamata hitam, dan urus paspor ratusan juta, mereka hanya perlu melambaikan tangan untuk sampai di luar negeri. Tapi jangan sampai di kemudian hari hal ini menjadi bumerang bagi Bangsa Indonesia karena mereka pada akhirnya lebih memilih menjadi warga negara tetangga yang notebene kehidupan perbatasannya jauh lebih baik. Mau sampai kapan kekumuhan beranda Indonesia diperpanjang, sementara Jakarta yang istilahnya hanya sebagai ruang tamu saja terus menerus dijejali pembangunan. Sangat menyedihkan bila pada akhirnya satu per satu teras kita diakui sebagai teras oleh tetangga yang tak putus-putus mengamati dari seberang.
No comments:
Post a Comment